HASIL PEMILU 2014 DITETAPKAN KPU

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil rekapitulasi suara nasional pemilu legislatif pada Jumat (9/5/2014) tengah malam dan menetapkan PDI-P meraih suara terbanyak, yakni 23.681.471 suara sah ( 18,95 persen ) dari total suara sah.


Total suara sah partai politik 124.972.491 seperti yg tercantum pada lampiran Surat Keputusan KPU No. 411/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan hasil ditetapkan di Jakarta 9 Mei 2014. Ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, bersama komisioner lainnya.

Berikut hasil perolehan suara setiap partai:
1. Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)
2. Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen)
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)
5. Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen)
6. Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)
7. Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)
8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen)
9. Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen)
10. Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen)
14. Partai Bulan Bintang 1.825.750 (1,46 persen)*
15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen)*
* PBB dan PKPI tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen.

OMBUDSMAN NTB TEMUKAN KUNCI JAWABAN UN SMP 2014

Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat menemukan penggunaan kunci jawaban pada hari kedua Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/MTs, di Kota Mataram.

“Ini kunci jawaban yang ditemukan saat digunakan dua orang siswa di dua SMP Negeri di Kota Mataram,” kata Ketua Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, di Mataram, Selasa (6/5), sembari menunjukkan dua lembar kertas berisi kunci jawaban yang diketik dan ditulis tangan.

Lembaran kunci jawaban itu ditemukan Ombudsman ketika memantau pelaksanaan UN SMP/MTs hari kedua, dengan mata pelajaran matematika.

Dua sekolah negeri di Kota Mataram, ibukota Provinsi NTB itu, merupakan sekolah yang dipilih untuk dipantau pelaksanaan ujiannya, karena sejumlah pertimbangan seperti adanya isu ketidakberesan dalam pelaksanaan ujian.

Ombudsman melakukan pengintaian sebelum pelaksanaan UN SMP/MTs itu, kemudian melakukan pemantauan saat pelaksanaan ujian, dan menemukan penggunaan kunci jawaban.

Ombudsman menangkap basah peserta UN tengah menggunakan kunci jawaban itu di ruang ujian, dan langsung menyita lembaran kunci jawaban itu, di depan pengawas ujian.

“Memang kami hanya menemukan penggunaan kunci jawaban pada dua siswa di dua sekolah yang berbeda, namun ini mengindikasikan adanya pembiaran dari pengawas ujian, dan hal ini jauh dari tujuan menciptakan generasi bangsa yang jujur,” ujar Adhar.

Dia mengaku belum bisa menyebut identitas peserta ujian yang menggunakan lembaran kunci jawaban itu, berikut petugas pengawas UN SMP/MTs dan sekolah tersebut, demi kelancaran pelaksanaan UN hari ketiga (Rabu, 7/5) dan keempat (Kamis, 8/5).

Namun, Ombudsman Perwakilan NTB akan menindaklanjuti temuan tersebut pascaujian nasional SMP/MTs itu.

“Kami tidak ingin buat gaduh pelaksanaan UN SMP/MTs yang masih dua hari lagi, tapi kami ingin siswa waktu ujian bisa dilaksanakan dengan jujur agar siswa tidak menjadi korban tujuan politik pemimpin daerah,” ujarnya.

Ombudsman menilai, ujian nasional telah dijadikan materi pencitraan politik kepala daerah, sehingga sangat mungkin penyelenggara UN terlibat memfasilitasi penggunaan kunci jawaban.

Peserta UN SMP/MTs yang dijadwalkan 5-8 Mei 2014 di wilayah NTB terdata sebanyak 86.577 orang yang mengikuti ujian di berbagai sekolah di 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB.

Distribusi soal ujian diyakini telah berjalan lancar sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. (ant)/sumbawa.net

REALISASI KENAIKAN GAJI 2014 MENUNGGU PP

Bulan Mei sudah tanggal 8 , namun PP Kenaikan gaji PNS 2014 yang ditunggu belum terbit juga. Sebagai catatan nampaknya pada tahun ini tanggal penerbitan PP perubahan gaji akan menjadi jangka waktu paling lama setelah adanya pengumuman kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu PP No 12 Tahun 2013 yang merupakan PP kenaikakn Gaji Pokok PNS baru ditandatangani Presiden tanggal 11 April 2013, padahal sebelumnya belum pernah penerbitan peraturan pemerintah perubahan gaji PNS melewati bulan Februari.

Kenaikan gaji pokok PNS sudah ditetapkan sebesar 6 % dan sudah dianggarkan dalam APBN 2014. Persentase 6 % ini dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli para pegawai negeri sipil dari gerusan inflasi yang dipatok pemerintah pada angka 5,5 % atau sebenarnya riil income yang dinikmati PNS hanya 0.5 %. Kebijakan kenaikan gaji pokok yang menyesuaikan inflasi mulai diterapkan pada tahun lalu sehingga dengan kondisi ekonomi yang stabil persentase kenaikan gaji berkisar pada angka 5 – 7 % pada tahun-tahun mendatang.

Besaran dan persentase sudah ditetapkan dan dianggarkan dalam APBN 2014, mengapa penerbitan PP Kenaikan Gaji Pokok belum diterima sampai saat ini?

Saat presiden mengumumkan kenaikan gaji PNS, biasanya saat itu juga harga barang kebutuhan pokok sudah naik terlebih dahulu sementara kenaikan riil gaji belum dirasakan karena menunggu peraturan pemerintah diterbitkan. Itulah yang dinamakan announcement effect, kejadian yang muncul akibat diumumkannya suatu peristiwa.

Apabila dikaitkan antara kenaikan harga kebutuhan pokok dengan momen atau waktu diterbitkannya PP maka sudah tidak relevan lagi, karena kenaikan gaji sudah diumumlan pada bulan Agustus 2013. Artinya penerbitan PP kenaikan gaji pada tanggal dan bulan berapapun sudah tidak akan berpengaruh terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

Proses Penyusunan PP

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Perlu diketahui Peraturan Pemerintah tentang kanaikan gaji ini merupakan perubahan atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pembuatan PP ini sebagai hal yang rutin tiap tahun dilakukan sehingga lebih memudahkan Kemenkumham melakukan harmonisasi rancangan peraturan pemerintah termasuk koordinasi dengan instansi yang terkait dengan PP ini.

Sesuai ketentuan proses pengundangan suatu Peraturan Pemerintah setelah melalui proses harmonisasi menjadi domain Sekretariat Negara (Setneg). Setneg akan memproses Rancangan PP tersebut melalui 2 (dua) prosedur yakni Analisis Rancangan Peraturan Pemerintah dan Prosedur Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah.

Prosedur Analisis dilaksanakan melalui proses pemeriksaan administrasi , pengumpulan data, dan analisis terhadap Rancangan PP. Jika tidak ada masalah dengan isi Rancangan PP, Mensesneg menyampaikan surat dan naskah RPP kepada pemrakarsa dan Menteri terkait .

Sedangkan prosedur penyelesaian Rancangan dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:

Kata kuncinya “Penandatangan PP oleh Presiden”

Disamping soal ketidakpastian, mundurnya PP kenaikan gaji ini akan berdampak pada penerimaan gaji ketigabelas. Besaran Gaji 13 PNS ditentukan berdasarkan gaji bulan Juni. Penyampaian SPM Gaji Induk ke KPPN sesuai ketentuan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran atau tanggal 15 Mei 2014. Tahun lalu PP diterbitkan minggu III bulan April 2013, sehingga tidak ada masalah berkaitan dengan gaji 13. Jika sebelum tanggal 15 Mei 2014, PP Kenaikan gaji belum diterima juga harus dipikirkan langkah-langkah antisipasi agar gaji 13 yang diterima sudah termasuk kenaikan gaji.(

KPU NTB SELESAIKAN REKAPITULASI SUARA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) segera merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, 9 April 2014.

KPU di tiga dari 10 kabupaten/kota di wilayah NTB sudah merampungkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa.

Tujuh kabupaten/kota lainnya yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima

Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD di wilayah NTB berlangsung pada 12.020 TPS, yang menyebar di 1.137 desa/kelurahan pada 10 kabupaten/kota.

Sesuai jadwal, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu legislatif di tingkat KPU pusat akan digelar 26 April sampai 6 Mei 2014.

Penetapan hasil pemilu secara nasional dijadwalkan 7 Mei sampai 09 Mei, kemudian penetapan partai politik memenuhi ambang batas (PT) tiga persen.

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional hingga kabupaten/kota dijadwalkan 11 Mei sampai 18 Mei, dan peresmian keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan Juni sampai September 2014.

Pengucapan sumpah dan janji anggota terpilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dijadwalkan Juli sampai Oktober 2014 ( source : republika.com )

KAMUS BAHASA SASAK ( LOMBOK )

Bagi yang mau belajar Bahasa Sasak ( Lombok ) atau menemukan kata/kalimat dalam bahasa Sasak yang tidak dimengerti anda bisa membuka Kamus Bahasa Sasak disini.

JEMBATAN SELAT SUNDA SEGERA DIBANGUN

Inisiator pembangunan Jembatan Selat Sunda PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS), mempersilakan pihak mana saja, termasuk perusahaan BUMN, jika ingin membangun proyek infrastruktur jembatan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera tersebut, termasuk pengembangan kawasan strategis di sekitar jembatan itu.

"Tidak masalah siapa saja yang membangun, asalkan jembatan ini jadi terbangun," kata Direktur Utama PT GBLS Agung Rin Prabowo seusai menghadiri "Indonesia Green Infrastructure Summit 2014", Jakarta, Selasa malam.

Hingga kini, kata Agung, inisator masih menunggu langkah lanjut dari pemerintah untuk rencana pengembangan jembatan sepanjang 29 kilometer tersebut, termasuk rencana Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KISS).

Dia menambahkan inisator juga siap merespon segala kemungkinan dan keinginan pemerintah, termasuk porsi yang diinginkan pemerintah dalam konsorisum pembangunan JSS.

Saat ini pengembangan JSS baru dalam lingkup pra-studi kelaikan dengan anggaran awal yang ditetapkan pada 2008 sebesar 10 miliar dollar AS.

"Namun, (angka) itu pasti naik, setelah enam tahun. Sekarang banyak perubahan yang terjadi," ujarnya.

Di sisi lain, untuk studi kelaiakan, inisiator masih menunggu lampu hijau dari pemerintah, termasuk kesepakatan antara Badan Pelaksana dengan pihak inisator.

Dalam pengembangan megaproyek itu, Agung mengatakan sudah banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan pengembangan infrastruktur secara bersama-sama.

"Ada salah satunya dari US Exim Bank," ujar dia.

Anggaran yang sangat besar untuk proyek itu, lanjut dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah atau beberapa pihak swasta saja.

Masalah pembiayaan, kata dia, memang menjadi salah satu kendala tersendatnya proyek yang sudah disiapkan sejak 2004 ini.

Salah satu masalahnya adalah kemungkinan terjadi perbedaan penilaian kerugian dan keuntungan terhadap hasil studi kelaiakan, antara pemrakarsa dan lembaga pembiayaan.

Namun, GBLS selaku inisiator, mengaku tetap optimistis jembatan ini akan terbangun.

"Asalkan inisiator dan pemerintah fokus, bisa, dan mengingat ini untuk kepentingan rakyat banyak," ujarnya. [Ant ]

TUNJANGAN PROFESI GURU DIBAYAR SEGERA

(JPNN).Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, mengancam mempidanakan pejabat di pemko/pemkab  yang lamban membayarkan tunjangan profesi guru (TPG) PNS.

Hal ini ditegaskan Nuh dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (25/4). Menurutnya, pemerintah sudah memberi tenggat waktu dan kelonggaran pembayaran paling lambat 30 April 2014 nanti.

"Kalau tidak dibayarkan sampai batas waktunya, kami tidak segan-segan malaporkan ke penegak hukum," kata Nuh.

Menteri asal Jawa Timur itu juga heran dengan terlambatnya pembayaran TPG. Sebab, dari hasil investigasi Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) diketahui dananya memang ngendon di daerah.

Dipaparkan, dari 474 kabupaten/kota yang sudah diaudit BPKP dan inspektorat jenderal kemendikbud, diketahui sebagian besar daerah memiliki dana TPG yang berlebih.

Dari data yang dipaparkan, posisi Silpa TPG di daerah hasil audit BPKP yang dirampungkan Maret 2014, diketahui 355 daerah kelebihan dana TPG total hingga Rp 2,356 triliun. Sementara 112 daerah kekurangan dana total Rp 598 milyar.

Menurutnya, tunggakan TPG yang harus dibayarkan kepada guru-guru PNS periode 2010-2013, di 34 provinsi hasil audit BPKP totalnya mencapai Rp 4,310 triliun. Sementara sisa dana yang ada di kas daerah lebih besar, yaitu Rp 6,068 triliun.

Dari angka ini bisa dilihat, kalaupun semua tunggakan itu dilunasi masih ada selisih siswa Rp 1,757 triliun di kas daerah. "Kalaupun harus dilunasi semua, masih ada sisa Rp 1,7 triliun lebih. Artinya uang ini ada, adanya di kabupaten/kota," kata Nuh.

Karena itu lah, Kemendikbud menekankan kepada pemda se-Indonesia segera membayarkan TPG sebagaimana hasil audit BPKP. Sebab, pihaknya tidak ingin guru-guru PNS terus-terusan dipingpong dengan mengatakan uang ada di pusat.

"Jadi uangnya ada, payung hukumnya ada, yang menerima juga ada. Kok ndak disalurkan, ini gimana ceritanya? Apa sanksinya? Ndak ada lagi, kecuali kita laporkan ke penagak hukum. Jadi kita harus bermain pada wilayah hukum kalau seandainya tidak ada niatan baik," ancamnya

PENETAPAN HASIL PEMILU 2014

Penetapan hasil pemilu secara nasional dijadwalkan 7 Mei sampai 09 Mei, kemudian penetapan partai politik memenuhi ambang batas (PT) tiga persen.

Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih tingkat nasional hingga kabupaten/kota dijadwalkan 11 Mei sampai 18 Mei, dan peresmian keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dijadwalkan Juni sampai September 2014.

Pengucapan sumpah dan janji anggota terpilih DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dijadwalkan Juli sampai Oktober 2014.

PEPRES REMUNERASI PNS PADA 27 KEMENTRIAN/LEMBAGA DITANDA TANGAINI PRESIDEN .

Ada kabar gembira buat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari 27 kementerian/lembaga yang telah mengajukan proses pemberian tunjangan kinerja atau remunerasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Perpres tentang Tunjangan Kinerja Pegawai untuk ke-27 K/L pada 11 Desember 2013. 

Dilaporkan setkab.go.id, Ada 27 perpres yang ditandatandatangani oleh SBY. Satu nomor perpres untuk satu K/L, yaitu mulai perpres nomor 77/2013 hingga perpres nomor 103/2013.

Ke-27 K/L yang telah memperoleh perpres tentang tunjangan kinerja pegawai adalah :
Kemendagri, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenlu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif., Kementerian PU, Kementerian PDT, Kemendikbud, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kemenakertrans, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika, BNP2TKI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan SAR Nasional, Badan Standarisasi Nasional, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Setjen Dewan Ketahanan Nasional, terakhir Setjen Ombudsman.( source ROL )

PENGUMUMAN PLPG RAYON 122 UNRAM

Hasil PLPG 2013 Rayon 122 UNRAM Lombok Timur bisa didownload disini.
Untuk Kabupaten lain bisa langsung ke situs resmi UNRAM , klik disni.

UN 2014 UNTUK SD DIHAPUSKAN

Mulai tahun ajaran 2013/2014, ujian nasional sekolah dasar (SD) resmi ditiadakan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada pekan lalu.

Meskpuni UN ini ditiadakan, bukan berarti tidak ada alat evaluasi bagi anak-anak yang duduk di bangku SD ini untuk ke jenjang selanjutnya.Dengan demikian, mulai tahun depan anak-anak SD tidak lagi akan direpotkan dengan UN. Namun, UN jenjang SMP dan SMA tetap akan ada seperti biasa. Penghapusan ini ada kaitannya dengan program wajib belajar 9 tahun dan kurikulum 2013 yang akan segera diterapkan pada pertengahan Juli ini.

PENGUMUMAN PLPG RAYON 122 UNRAM

Akhir Nopember 2013 lalu pelaksanaan PLPG berkhir. Kini peserta menunggu pengumuman hasil PLPG.
Untuk melihat pengumuman yang diperkirakan bulan Desember ini bisa di cek disini.
Semoga penantian panjang dan usaha anda tidak sia-sia dan berhasil lulus.

PEMKAB SETUJU ADD RP.79 MILIAR LEBIH

Alokasi Dana Desa ( ADD ) ditetapkan sesuai dengan usulan DPRD sebesar Rp.79 miliar lebih. Banyak desa/kelurahan di Lotim 254.

GAJI PNS LOMBOK TIMUR AKAN DIPOTONG 2,5 PERSEN

Penerapan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di Kabupaten Lombok Timur akan diberlakukan kembali oleh pemerintahan saat ini. Hal ini pernah terjadi lima tahun lalu dan mendapatkan reaksi keras dari PNS ( Guru ), sehingga akhirnya tidak dilanjutkan pemotongannya.
Penegasan mengenai pemotongan ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin pada rapat koordinasi persiapan pelaksanaan 1 Muharam 1435 Hijriah di Kanttor Bupati Lotim ( Lombok Timur ), Rabu 9 Oktober 2013.
" Tetap akan ada pemotongan gaji PNS,PNS guru, pengusaha dan masyarakat yang mau sebesar 2,5 persen ",kata Wabup. Hasil pemotongan akan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Daerah ( BAZDA ) Lotim.

STAN MEMBUKA PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 2013/2014

Penerimaan Mahasiswa Baru Prodip I dan III STAN Tahun Anggaran 2013/2014
Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan pilihan program :

1. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
2. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak
3. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi
4. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai
5. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak
6. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Penilai
7. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara
8. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara

Informasi lebih lengkap bisa diunduh disini atau kunjungi situs resminya http://www.stan.ac.id
Buka link ini
Semoga bermanfaat.

PGRI Anggap Dapodik Rugikan Guru

 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pembayaran tunjangan guru tidak didasarkan pada pengumpulan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pasalnya, rekapitulasi Dapodik yang dilakukan secara online oleh pemerintah menimbulkan keresahan baru di kalangan guru.

Ketua Umum PB PGRI, Sulistyo, menilai Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sayangnya, Dapodik tetap saja dijadikan sebagai dasar untuk pembayaran tunjangan profesi guru.

"Sekarang ada tunjangan profesi yang berdasarkan Dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 jam (per minggu, red) tidak terekam, dan banyak guru yang mengajar di sekolah lain juga tidak terekam," kata Sulistyo, Selasa (30/4). Karenanya, PGRI mengusulkan agar pembayaran tunjangan profesi guru ke depan tidak lagi didasarkan pada Dapodik lagi. 

Sulistyo menyebut pembayaran tunjangan profesi guru yang didasarkan pada Dapodik sudah diberlakukan pada guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar.  Sementara untuk guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah, pembayaran tunjangan profesinya belum menggunakan Dapodik online, tapi masih berasarkan perhitungan manual.

Kendati demikian, kata Sulistyo, PGRI tetap mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki data kependidikan, mulai dari data sekolah, siswa, hingga guru. Sebab, data itu sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan agar semakin baik lagi. ( source : JPNN )

Cek Data Guru dan Verifikasi Data Guru Terbaru

Inilah update terbaru untuk mengecek data PTK dan NUPTK yang memuat data PTK, Rincian Jam Mengajar (JJM), status NUPTK dan Status Sertifikasi Guru. Jika sebelumnya pengecekan Data Guru melalui alamat http://116.66.201.163:8083/info.php#, kini telah berpindah alamat, dan alamat tersebut sudah tidak bisa lagi.

Namun jika anda mengaksesnya akan muncul pemberitahuan mengenai alamat baru P2TK Dikdas dan telah berpindah ke alamat http://223.27.144.195/info.php (Ini adalah alamat baru yang bisa diakses)

Untuk masuk atau Login masih tetap sama seperti yang dulu, yaitu dengan menggunakan Username NUPTK dan Pasword dengan format YYYMMDD atau seperti contoh berikut : 19750421 ( Tahun 1975 Bulan 04 dan Tanggal lahir21 ). -

JADWAL KAMPANYE PILKADA BUPATI LOMBOK TIMUR

Tim pasangan calon   Bupati dan Wakil Bupati Lombok timur beserta KPU Kabupaten Lombok Tmur dan Panitia Pengawas Pemilu Lombok Timur, telah melaksanakan Rapat guna mengklarifikasi jadual kampanye dalam bentuk rapat umum.
Masa kampanye  dimulai Jumat 26 April 2013 .
Jadwal lengkap kamapanye dalam bentuk Rapat Umum di Lombok Timur sbb :
 :

1.    Pasangan Nomor Urut  1 :

a.    Tanggal  27 April 2013  di Suralaga
b.    Tanggal 29 April  di Pringgabaya
c.    Tanggal 2 mei di Masbagik
d.    Tanggal 4 Mei di Sakra
e.    Tanggal 6 Mei di Aikmel
f.      Tanggal 9 Mei di Selong

2.    Pasangan nomor Urut  2 :

a.    Tanggal 28 April di Terara
b.    Tanggal 30 April di Sakra
c.    Tanggal 2 Mei di Selong
d.    Tanggal 6 Mei di Keruak
e.    Tanggal 7 mei di Masbagik
f.      Tanggal 9 Mei di Anjani

3.    Pasangan Nomor Urut  3 :

a.    Tanggal 28 April di Aikmel
b.    Tanggal 30 April di di Selong
c.    Tanggal 1 Mei di Keruak
d.    Tanggal 3 Mei di Terara
e.    Tanggal 5 Mei di Pringgabaya
f.      Tanggal 8 Mei di Masbagik

4.    Pasangan Nomor Urut  4 :

a.    Tanggal 27 April di Selong
b.    Tanggal 1 Mei di Terara
c.    Tanggal 3 Mei di Pringgabaya
d.    Tanggal 5 mei di Keruak
e.    Tanggal 7 Mei di Aikmel
f.      Tanggal 9 Mei di Masbagik

Kesepakatan Jadwal dan Tempat Kampanye dalam bentuk Rapat Umum ini di tandatangi oleh semua wakil Tim kampanye Pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur 2013 beserta KPU Kabupaten Lombok Timur dan Pengawas Pemilu Kab.Lombok Timur.

USTADZ JEFFRY AL BUCHORI MENINGGAL DUNIA

Kabar duka datang lagi pagi ini, Ustadz Jeffry Al Buchori meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Gedong Hijau 7 Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (26/4).
Uje tewas setelah motor Kawasaki E650 bernomor polisi B 3590 SGQ menabrak pohon sekitar pukul 03.00 dini hari WIB.

Sebelum mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Pondok Indah, Ustadz Jefry Al Buchori bersama teman-temannya ngopi-ngopi di sebuah kafe di kawasan Kemang.

Acara ngopi bersama itu atas permintaan ustadz gaul tersebut. Dia ingin kumpul bersama kerabatnya karena telah lama tinggal di rumah untuk memulihkan kesehatan setelah sebelumnya dia sakit. (berbagai sumber)

Cair Tidaknya Tunjangan Profesi Tergantung Guru/PTK Masing-Masing

Mulai tahun 2013 penerbitan SK Tunjangan Profesi atau yang lebih dikenal dengan SK Dirjen akan didasarkan pada dapodik yang diupload ke Pendataan Sekolah.

Pendataan Data Pokok Pendidikan dilakukan secara Online. Kalau sebelumnya guru atau PTK tidak mempersoalkan atau kurang mempedulikan data dirinya, mulai tahun 2013 guru atau PTK harus rajin mengupdate datanya, karena apabila terjadi kesalahan data, maka dipastikan tunjangan profesi tidak akan keluar.

Untuk mengecek data dapodik dapat diakses melalui :

Situs Cek Data Guru Di http://223.27.144.195:8082/info.php
Situs Cek Data Guru Di http://223.27.144.195:8083/info.php

UNTUK CEK SK TUNJANGAN FUNGSIONAL DISINI...KLIK